"Ulama Basra dan FMU telah membahas kebijakan presiden yang telah melukai umat Islam," tegas juru bicara Basra, KH Khalirurrahman, di Pamekasan, Senin.
Menurut dia, selama ini kebijakan presiden seperti memberi dukungan resolusi dewan PBB yang muaranya memberi larangan dalam pengembangan nuklir Iran, tidak sesuai dengan nurani umat Islam.
"Ulama Madura menolak kebijakan presiden dalam mendukung resolusi PBB tersebut, dan meminta agar mendukung pengembangan nuklir untuk perdamaian dan disiarkan melalui media yang sama," paparnya.
Hal lain yang mendapat perhatian Ulama Madura, yakni bebasnya Redaktur Majalah Play Boy. Padahal, majalah tersebut sudah melukai umat Islam dan tidak disikapi oleh pemerintah.
Bahkan yang tidak kalah pentingnya dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah, yakni saat ini ulama menengarai paham komunisme sudah merajalela dan akan merongrong kemerdekaan RI.
"Paham komunisme itu bisa lewat partai politik maupun lewat organisasi lain yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa," ucapnya.
Oleh karenanya, ia minta pemerintah segera menyikapi persoalan nasional tersebut, yang diyakini lambat laun akan terasa bagi bangsa Indonesia.
"Semua kebijakan presiden yang dinilai menyakiti umat Islam dan harapan ulama Madura agar menyikapi persoalan yang akan merongrong persatuan dan kesataun RI sudah dikirim ke presiden, MPR RI, dan DPR RI," ungkapnya menjelaskan. (ant/san)
Posting Komentar
Posting Komentar