Peduli Banjir, Muslimat NU Layangkan Rekomendasi ke Pemerintah

Posting Komentar
Jakarta, At Tijani Indonesia

Setelah mengumpulkan data dan melakukan penelitian lapangan di kawasan langganan banjir di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Banjar, Pimpinan Pusat Muslimat NU membuat sejumlah rekomendasi untuk pemerintah.

Butir rekomendasi dibacakan Ketua Muslimat NU Machsanah Asnawi Latif saat rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (24/4), di Jakarta. Pertemuan ini digelar untuk mengonsultasikan rekomendasi hasil penelitian dan forum publik yang telah Muslimat NU dan Program Representasi USAID adakan.

Peduli Banjir, Muslimat NU Layangkan Rekomendasi ke Pemerintah (Sumber Gambar : Nu Online)
Peduli Banjir, Muslimat NU Layangkan Rekomendasi ke Pemerintah (Sumber Gambar : Nu Online)

Peduli Banjir, Muslimat NU Layangkan Rekomendasi ke Pemerintah

Hasil penelitian sosial di Banjar menunjukkan ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap sungai. Di tambah dengan faktor geografi dan topografi yang lemah, salah satu kawasan di Provinsi Kalimantan Selatan ini akhirnya menjadi sasaran banjir lantaran ulah tangan manusia.

”Muslimat NU merekomendasikan, pertama, memberikan kenaikan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan pada umumnya sebagai upaya pencegahan banjir dari hulu,” tutur Machsanah.

At Tijani Indonesia

Kedua, lanjut Machsanah, optimalisasi anggaran normalisasi sungai, dan ketiga, membuat regulasi yang mengatur sanksi bagi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW (rencana tata ruang wilayah). Pelaku yang membuka dan menggunakan lahan di daerah resapan air untuk kepentingan lahan pertambangan harus dihukum sesuai Perda No 3/2008.

Sedikit berbeda dengan kasus di Banjar, Muslimat NU lebih mengaitkan kasus banjir di Lamongan dengan faktor distribusi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten.

Menurut Muslimat NU, pemerintah pusat harus menaikkan DAK untuk perawatan tanggul negara di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Demikian pula, pemerintah provinsi mesti membuat kebijakan anggaran untuk pembebasan tanah di Gresik dalam program New Sembayat Barrage (NSB), yakni pembangunan tandon air bagi masyarakat Lamongan dan Gresik yang berfungsi sebagai pengendali debit air depan pintu Sluis Kuro.

At Tijani Indonesia

Untuk pemerintah kabupaten, Muslimat NU mendorong para pemangku jabatan agar membuat sumur serapan, mengeruk sungai Bengawan Jero, membebaskan tanah seluas 13 hektar untuk program NSB, sosialisasi gerakan cinta lingkungan dan pengelolaan sampah keluarga, serta program kesiap-siagaan dini.

 

Penulis: Mahbib Khoiron

Dari Nu Online: nu.or.id

At Tijani Indonesia Anti Hoax, Nahdlatul At Tijani Indonesia

Related Posts

Posting Komentar