“Diberbagai daerah, urusan kependudukan dan KB biasanya digabung dengan dinas lainnya dan pemda biasanya hanya mengucurkan dana yang kecil karena dianggap membebani APBD. Ini terjadi karena mereka kurang memahami aspek kependudukan yang dianggapnya hanya masalah administrasi,” tandasnya kepada At Tijani Indonesia.
 |
| Sentralisasikan Kembali Urusan Kependudukan (Sumber Gambar : Nu Online) |
Sentralisasikan Kembali Urusan Kependudukan
Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Gus Dur tersebut mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah menyadari potensi ledakan penduduk saat ia masih menjadi menteri. Namun upaya konsolidasi dan koordinasi dengan fihak terkait lainnya belum selesai ketika ia turun dari jabatannya.“Nantinya beban pemerintah semakin berat karena harus menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan sampai dengan lapangan kerja,” imbuhnya.
Jika hal tersebut diatas tidak dapat diatasi, akan menimbulkan dampak sosial yang luar biasa seperti kriminalitas dan bahkan bisa menimbulkan bencana politik.
Hal-hal yang harus diantisipasi oleh pemerintah berkaitan dengan kependudukan menurutnya adalah masalah mobilitas, kualitas dan kuantitas. “Saat ini konsentrasi penduduk di pulau Jawa dan tingginya tingkat urbanisasi, khususnya di Jakarta,” paparnya.
At Tijani Indonesia
Sementara itu berkaitan dengan kualitas penduduk, Indonesia saat berada dalam peringkat 108 dalam Human Development Index, jauh dibawah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia maupun Thailand.At Tijani Indonesia
Berdasarkan data BPS, secara kuantitas, saat ini jumlah penduduk Indonesia sudah lebih dari 220 juta dengan jumlah kelahiran bayi sekitar 4 juta per tahun. “Meskipun ada otonomi daerah, tapi untuk urusan kependudukan, perlu ada pengecualian khusus karena beban pemerintah sudah berat,” tegasnya. (mkf)Dari Nu Online: nu.or.id
At Tijani Indonesia RMI NU At Tijani Indonesia
Posting Komentar
Posting Komentar